1.1.1.    Manfaat Kerjasama Internasional
Dewan Keamanan PBB berperanan sangat penting selama masa perang mempertahankan kemerdekaan Indonesia (1945-1949) dan juga pada masa perang serta diplomasi pembebasan Irian Barat (Papua Barat) sekitar tahun 1960-1962 dari tangan Belanda.

Pada tanggal 21 Juli 1947 terjadi agresi militer Belanda I terhadap wilayah Jawa dan Sumatra, atas usul India dan Australia, DK PBB memerintahkan penghentian tembak menembak pada tanggal 4 Agustus 1947. DK PBB membentuk Komisi Tiga Negara (KTN) yang terdiri dari Australia, Belgia dan Amerika Serikat, yang kemudian memfasilitasi Perjanjian Renville dan Konferensi Meja Bundar antara RI dan Belanda setelah terjadinya Agresi Militer kedua oleh Belanda pada tanggal 19 Desember 1948.

Berbagai produk yang dihasilkan PBB juga sangat bermanfaat bagi negara kita, misalnya Universal Declaration of Human Rights, 10 Desember 1948, Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik 1966 dan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya 1966.

1.1.2.    Manfaat Perjanjian Internasional
Manfaat paling besar yang didapat Indonesia melalui Perjanjian Internasional adalah diakuinya konsep negara kepulauan (archipelagic state concept) oleh bangsa-bangsa lain di dunia.

Konsep ini mula-mula diajukan dalam Sidang Hukum Laut di Jenewa, Swiss, 1958, namun karena pendukung konsepsi ini sangat sedikit, Indonesia menarik kembali usulan Konsepsi Negara Kepulauan ini untuk diajukan pada sidang berikutnya.

Dalam Konvensi Hukum Laut 1982 di Montego Bay, Jamaika, perjuangan Indonesia dengan dukungan Filipina, Fiji dan Mauritius berhasil membuat Konsepsi tersebut diterima dan diakui oleh bangsa-bangsa lain di dunia.

Ketentuan-ketentuan Konvensi Hukum Laut 1982 yang sangat penting bagi Indonesia di antaranya:
•    Pengakuan atas batas 12 mil laut sebagai batas laut territorial negara pantai dan negara kepulauan.
•    Pengakuan batas 200 mil laut sebagai zone ekonomi eksklusif (ZEE).
•    Pengakuan hak negara tak berpantai untuk ikut memanfaatkan sumber daya alam dan kekayaan lautan.

Walaupun prinsip negara kepulauan ini baru diakui dunia di dalam Konvensi Hukum Laut 1982, sebenarnya konsepsi ini sudah diakui negara-negara tetangga Indonesia dengan ditandatanganinya perjanjian-perjanjian bilateral antara Indonesia dengan:
•    Malaysia mengenai landas kontinen Selat Malaka dan Laut Natuna di Kuala Lumpur 27 Oktober 1969 dan mulai berlaku 7 Nopember 1969.
•    Thailand mengenai landas kontinen Selat Malaka bagian Utara dan Laut Andaman di Bangkok 17 Desember 1971 dan mulai berlaku 7 April 1972
•    Malaysia dan Thailand mengenai landas kontinen Selat Malaka bagian Utara di Kuala Lumpur 2i Desember 1971 dan mulai berlaku 16 Juli 1973.
•    Australia mengenai penetapan garis dasar laut tertentu (Laut Arafuru dan daerah utara Irian Jaya-Papua Nugini) di Canberra 18 Mei 1971 dan mulai berlaku 18 Nopember 1973.
•    Singapura mengenai penetapan garis batas laut teritorial, di Jakarta, 25 mei 1973 dan mulai berlaku 30 Agustus 1974.
•    India, mengenai penetapan garis batas dan landas kontinen Laut Andaman di Jakarta 8 Agustus 1974.
Berdasarkan pengakuan prinsip Negara Kepulauan ini dan perjanjian bilateral dan multilateral dengan negara-negara tetangga, luas negara kita bertambah dari 2.000.000 km2 menjadi 8.000.000 km2, yang terdiri dari:
•    Daratan / Kepulauan: 2.027.087 km2.
•    Laut teritorial: 3.166.163 km2.
•    Landas Kontinen: 800.000 km2.
•    ZEE : 2.500.000 km2.
Keseluruhan wilayah tersebut kita pandang sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial dan budaya, serta pertahanan keamanan yang satu dan utuh, yang dikenal sebagai Konsep Wawasan Nusantara yang lahir pada tahun 1957 oleh Deklarasi Juanda.

Tagihan

Penilaian hasil belajar, berupa:

1.    Diskusi Kelompok:
Diskusi kelompok membahas jenis-jenis perwakilan diplomatik suatu negara di negara lain atau pada suatu organisasi internasional beserta peranannya dan hak-hak imunitasnya.

2.  Ulangan singkat.
2.1. Jelaskanlah macam-macam perwakilan diplomatik suatu negara dan peranannya masing-masing!
2.2. Jelaskanlah jenis-jenis hak kekebalan / imunitas yang dimiliki oleh perwakilan diplomatik!
2.3. Jelaskan pengertian, pola, arti penting dan sarana hubungan internasional!
2.4. Sebutkan pengertian dan macam-macam serta tahap-tahap perjanjian internasional!
2.5. Deskripsikan jenis-jenis perwakilan negara di luar negeri!
2.6. Jabarkan berbagai organisasi internasional yang ada di dunia!
2.7. Sebutkan manfaat kerjasama dan perjanjian internasional bagi bangsa Indonesia!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: